Tim Hukum ARASKA Lapor ke Bawaslu Soal Perusakan APK

BARRU - Tim Hukum Araska Pasangan calon H Aras – Aska Mappe, melaporkan dugaan pengrusakan alat peraga sementara ke Bawaslu Hari ini (15/9) pukul 14.20 Wita. 

Dugaan pengrusakan dan dugaan teror pemasangan alat peraga ini dilakukan untuk mendukung Kepolisian, Bawaslu dan KPU Kab Barru menciptakan kondusivitas Pilkada serentak 2024. 

Baca juga: Illiza Sa’aduddin Djamal Kecam Pernyataan Rektor ITK Singgung SARA dalam Seleksi Beasiswa LPDP

“kami bersama tim hari ini mengunjungi Bawaslu dan Polres untuk menyampaikan laporan dugaan teror dan pengrusakan aps kami” jelas Aditya tim Hukum ARASKA.

Menurut tim hukum Araska bahwa langkah ini dilakukan sebagai pendewasaan dalam menyambut proses pilkada di Barru, agar Masyarakat tetap bisa memilih calon pemimpinnya tanpa intervensi apalagi provokasi. 

Baca juga: Heintje G. Mandagi: Legalisasi 'Law As a Tool of Crime' di Penangkapan Wilson Lalengke

“kita percaya terhadap Lembaga dan alat negara yang menjamin proses ini, ada bawaslu dan polres yang punya domain ini” lanjut Aditya yang didampingi oleh beberapa tim Araska.

Sesuai kronologi dijelaskan tim araska, bahwa kejadian dugaan pengrusakan ini terjadi di kelurahan sumpang, saat para relawannya memasang banner, dibuntuti oleh 2 orang berboncengan dengan ciri-ciri satu botak dan satunya gonrong dengan mengendarai motor NMAX. 

Baca juga: Sukamta Kecam Penembakan Jurnalis Al-Jazeera oleh Tentara Zionis

Selanjutnya ada juga yang mencarinya di Lorong rumah relawan araska yang memasang banner ini dan mencarinya yang menggunakan mobil avansa putih. Kejadian ini terjadi pada hari sabtu (14/9) sekitar pukul 1 dini hari.

Dari informasi tim araska juga mengidentifikasi alat peraga sementaranya seperti tertarik dan rusak yang dipasangnya dengan melampirkan bukti foto yang di laporkan di polisi dan bawaslu.

Baca juga: Melawan Saat Ditangkap, Satgas Damai Cartenz Beri Tindakan Tegas ke Pimpinan KKB Ndeotadi Toni Tabuni

Sesuai regulasi tim hukum Araska mempercayakan ke mekanisme Bawaslu dan Polres, “jika merujuk regulasi hal ini masih belum masuk ke tahapan kampanye tetapi ada beberapa pilihan yang mungkin dilakukan Bawaslu, bisa diantaranya bawaslu bisa mendorong dugaan ini ke pidana umum atau bisa juga bawaslu menggunakan metode Penanganan Pelanggaran Cara Cepat, itu pilihan bawaslu kami percaya bawaslu profesional dalam bekerja” sambung Aditya yang juga merupakan alumni Fakultas Hukum Unhas.

(Tim Media Araska)

Baca juga: Begini Motif Pemukulan Anggota TNI Oleh Polisi di Sinjai